Lampung Selatan, Dutanews.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Hal itu disampaikan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama usai menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam agenda Exit Meeting pemeriksaan sektor pendidikan di ruang kerjanya, pada Jumat (26/9/2025).
Pertemuan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang dilakukan BPK selama 25 hari, sejak 2 hingga 26 September 2025. Pemeriksaan difokuskan pada efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun 2025.
Ketua Tim Pemeriksa BPK Lampung, Redy Ardiansyah, menyampaikan bahwa program pemeriksaan kali ini merupakan bagian dari agenda nasional yang juga menyoroti sektor ketahanan pangan dan kesehatan. Untuk Lampung Selatan, sektor pendidikan menjadi prioritas karena menyangkut peningkatan fasilitas belajar yang merata.
“Pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas agar pembangunan betul-betul menyentuh sekolah yang paling membutuhkan,” ujar Redy.
Ia juga mengingatkan soal pengawasan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang mulai disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan tahun ini.
Meski tidak melalui APBD, kata Redy, penggunaan dana tersebut tetap wajib diawasi ketat. “Kami berharap Inspektorat daerah aktif melakukan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Egi Pratama menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari perbaikan tata kelola.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami. Ke depan, skala prioritas pembangunan sarana pendidikan akan lebih terarah dan diawasi secara transparan,” ujarnya.
Egi juga menegaskan akan memperkuat fungsi Inspektorat Daerah untuk memastikan setiap program berjalan sesuai regulasi dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
Pertemuan tersebut menjadi penegasan bahwa transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, melainkan juga tentang kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam membangun sektor pendidikan yang berkeadilan. (**)
