Lampung Selatan, DutaNews.ID — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan kolaboratif. Ia menyebut, era kepemimpinannya tidak lagi memberi ruang bagi pola lama yang sarat kepentingan pribadi dan praktik pungutan liar (pungli).
“Pejabat di era saya menjabat untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya paling alergi dengan yang namanya pungli,” tegas Egi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD 2025, di Hotel Negeri Baru Resort, Kalianda, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, reformasi desa harus dimulai dari cara berpikir aparatur pemerintahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai poros utama dalam setiap perencanaan dan pengawasan program pembangunan.
“Program desa tidak boleh lahir dari kehendak sepihak kepala desa. Semua harus dimusyawarahkan agar hasilnya tepat sasaran,” ujarnya.
