Berita  

Pelepasan Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan, Diwarnai Apresiasi dan Harapan Baru

LAMPUNG SELATAN – DUTANEWS.ID. Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di lobi kantor bupati saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, saat menggelar acara pisah sambut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis malam (27/11/2025).

Momen ini menandai berakhirnya masa tugas Dr. Seto Apriyadi, S.ST., M.H., sekaligus menyambut kehadiran pejabat baru,Rizal Rasyuddin, S.SiT., M.M., QRMP.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, tokoh adat Sai Batin Lima Marga, perwakilan BUMD, serta unsur perbankan.

Kehadiran berbagai elemen ini memberi kesan bahwa proses pergantian kepemimpinan bukan sekadar agenda birokrasi, tetapi bagian dari perjalanan penting pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas dedikasi Seto Apriyadi selama memimpin Kantor Pertanahan sejak Juni 2023.

Meski masa pengabdian tidak terlalu panjang, Bupati Egi menilai ada kemajuan signifikan dalam pelayanan pertanahan, terutama dalam percepatan dan perbaikan kualitas layanan publik.

Bupati Egi menekankan bahwa urusan pertanahan memiliki peran strategis dalam pembangunan. “Pertanahan bukan sekadar berkas administrasi. Pertanahan adalah investasi, ruang hidup masyarakat, masa depan daerah, dan kepastian hukum. Malam ini bukan hanya pergantian jabatan, tetapi perpindahan estafet amanah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Egi menyambut pejabat baru, Rizal Rasyuddin, yang dikenal memiliki gaya kerja tegas, teliti, dan adaptif terhadap digitalisasi layanan. Suasana mencair ketika ia menyisipkan canda yang memancing tawa para undangan.

“Kalau mengurus berkas tanah, tolong lengkapkan syaratnya dulu. Jangan hanya lengkap doanya saja,” selorohnya.

Selain seremoni pergantian pejabat, acara ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Lampung Selatan untuk menegaskan komitmen penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, dari percepatan PTSL, kepastian aset daerah, peningkatan digitalisasi layanan, hingga penanganan konflik agraria yang menjadi perhatian masyarakat. (**)

Bagikan :