Lampung Selatan, www.dutanews.id, – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) gelar rapat pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) Tahun 2023, pada Selasa (1/11/2022).
Rapat yang berlangsung di ruang Sekdakab Lamsel itu di pimpin oleh Sekdakab Lamsel Thamrin S.Sos., MM., didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan jajaran perangkat daerah beserta para tamu undangan. Pada kesempatan itu Sekdakab Lamsel Thamrin menjelaskan, berkenaan dengan hal ini ada delapan Promperda yang disampaikan Pemkab Lamsel kepada DPRD Lamsel. “Terkait hal ini ada delapan Promperda,” kata Thamrin.
Diantaranya lanjut Thamrin, Ranperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ranperda Perumdam Tirtajasa, Ranperda Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Penyertaan Modal, selanjutnya Ranperda BPR dan Ranperda Pajak Daerah.
Kemudian masih kata Thamrin yakni Ranperda Retribusi Daerah, Ranperda Retribusi Rumah Susun Sewa Sederhana serta Ranperda Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang.
Disisi lain Kabag Hukum Yusmiati mengatakan, bahwa DPRD Lamsel telah mengusulkan beberapa propemperda. Diantaranya, Raperda Pengelolaan Pariwisata, Raperda Insentif Penanaman Modal, Raperda Pajak Daerah, Raperda Pengelolaan Pesisir, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Raperda Pengelolaan Limbah Medis, Raperda Izin Usaha Peternakan, Raperda Perangkat Desa, dan Raperda Lembaga Kemasyarakatan.
Dalam hal tersebut perlu kesediaan dari perangkat daerah untuk mencari solusinya yang diajukan oleh DPRD Lamsel.
“Perlu kesiapan perangkat daerah sebagai pemrakarsa raperda tersebut baik dari segi anggaran, di mana menurut ketentuan pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa penyusunan dan penetapan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD,” pungkasnya. (Melyongki)
