LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Perum DAMRI terus mematangkan rencana pembukaan layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Kalianda menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Layanan rute Kalianda–Jakarta, Kalianda–Bandung, dan Kalianda–BSD ditargetkan mulai beroperasi paling lambat September 2026.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Perum DAMRI Cabang Lampung yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Edy Firnandi, di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum, Selasa (28/7/2026).
Rapat turut dihadiri General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung Resta Mahardika, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Djuanda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung Resta Mahardika mengatakan, layanan komersial tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026. Pemerintah daerah bersama DAMRI juga telah melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi yang dapat digunakan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan penumpang di Kalianda.
“Insyaallah paling lambat bulan September layanan komersial sudah bisa dimulai. Lokasi yang telah disurvei berada di aset milik pemerintah daerah yang nantinya menjadi titik pelayanan DAMRI di Lampung Selatan,” ujar Resta.
Pada tahap awal, DAMRI direncanakan mengoperasikan armada Executive dan Royal Class untuk melayani perjalanan menuju Jakarta, Bandung, dan BSD.
Selain layanan komersial, DAMRI juga membuka peluang pengembangan angkutan perintis dan angkutan pariwisata melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta Kementerian Perhubungan.
Menurut Resta, potensi pariwisata Lampung Selatan perlu didukung sistem transportasi yang memadai dan terintegrasi. Karena itu, pengembangan layanan transportasi diharapkan tidak berhenti pada rute komersial, tetapi juga mencakup konektivitas menuju berbagai destinasi wisata.
“Harapannya ke depan tidak hanya layanan komersial yang berjalan, tetapi juga angkutan perintis dan angkutan pariwisata sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah dan DAMRI turut membahas sejumlah alternatif lokasi pelayanan, di antaranya kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kebun Edukasi, Terminal Kalianda, dan Gedung Olahraga Way Handak (GWH).
Berdasarkan hasil survei awal, kawasan depan MPP dinilai memiliki posisi strategis karena berpotensi mengintegrasikan layanan transportasi komersial, angkutan perintis, serta angkutan pariwisata.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi mengatakan, rencana menghadirkan kembali layanan DAMRI merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan untuk meningkatkan akses dan konektivitas transportasi masyarakat.
Selama ini, masyarakat Lampung Selatan yang hendak menggunakan layanan bus DAMRI menuju Jakarta maupun sejumlah kota di Pulau Jawa masih harus menuju kawasan Bakauheni. Kondisi tersebut dinilai kurang praktis dan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Harapan masyarakat cukup besar agar DAMRI kembali hadir di Lampung Selatan. Kehadiran layanan ini akan memudahkan masyarakat mengakses transportasi antarkota tanpa harus menuju Bakauheni terlebih dahulu,” ujar Edy.
Pemkab Lampung Selatan, lanjut Edy, siap memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk mendukung realisasi kerja sama tersebut, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan aset milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran kembali layanan DAMRI di Kalianda diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi yang lebih mudah bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas Lampung Selatan dengan pusat-pusat ekonomi dan perkotaan di Pulau Jawa.
Selain mendukung mobilitas masyarakat, layanan tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, dan perekonomian daerah melalui peningkatan akses dan pergerakan orang antardaerah.
