LAMPUNG SELATAN, DUTANEWS.ID. – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyusunan arsitektur data, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di perangkat daerah, sekaligus memastikan penerapan prinsip Satu Data Indonesia, mulai dari standar data, metadata, interoperabilitas, hingga kode referensi dan data induk.
FGD diikuti pejabat administrator Dinas Kominfo serta perwakilan perangkat daerah terkait. Kepala Bidang Tata Kelola SPBE, Delfarizy, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang identifikasi kebutuhan integrasi layanan, perbaikan, dan arah pengembangan sistem.
Ia menjelaskan bahwa hasil utama kegiatan mencakup penyusunan evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data, rekomendasi pengembangan, serta roadmap tindak lanjut yang lebih terstruktur.
“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, dan efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat dan terpisah-pisah. SPBE, menurutnya, menjadi blueprint penyatuan sistem layanan pemerintah daerah.
“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer, tetapi tentang layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.
Achmad Herry juga menyoroti tiga fokus Pemkab Lampung Selatan ke depan: integrasi total sistem data, efisiensi anggaran dengan menghindari pembelian aplikasi berulang, serta peningkatan indeks SPBE. Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan berada di angka 3,08 dengan predikat baik, menempati peringkat ke-7 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Ia berharap capaian tersebut dapat ditingkatkan agar Lampung Selatan menjadi yang terbaik di provinsi. Melalui FGD ini, pemerintah daerah mendorong percepatan transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. (**)
